Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

"Negara Pejabat"




Sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diatur oleh pemerintah yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan merupakan definisi umum mengenai negara. Sedangkan Hegel mengartikan negara sebagai organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan universal. Jika merunut pengertian Hegel, berdirinya suatu negara perlu adanya kemerdekaan tiap individu penduduknya dan kemerdekaan yang diakui secara universal. Selain itu, suatu negara tidak dapat disebut sebuah negara apabila tidak memiliki penduduk, wilayah, dan kekuasaan. Proses bedirinya sebuah negara oleh J.J Roussseau's perlu adanya Du Contract Sosial, yaitu adanya kontrak sosial antara pemerintah yang berkuasa dengan rakyatnya tanpa belenggu pemaksaan. 

Negara Indonesia contohnya, dalam kontraknya yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia, selanjutnya diperkuat dengan pidato Soekarno mengenai negara Indonesia adalah milik bersama, bukan milik saya, dia, atau kami tetapi kita. Para pendiri bangsa kita memiliki cita-cita luhur terhadap bangsa yang diperjuangkan melalui pengorbanan yang panjang. Mereka bersepakat bahwa siapapun layak dan boleh tinggal di negeri ini. Masyarakat menjadi fokus utama dalam setiap pengambilan keputusan karena sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pengambil keputusan tertinggi. 

Sikap nasionalis mengedepankan kepentingan semua dari pada kepeningan golongan maupun individu. Hadirnya negara diharapkan dapat mengatur dan menyejahterakan rakyat yang menempati teritori kekuasaanya. Indonesia mulai dari jaman orde baru hingga sekarang, rakyat dijadikan ladang bagi mereka untuk diambil haknya dan diperas tenaganya. Kebijakan-kebijakan yang muncul tidak lagi mencerminkan negara yang demokratis, du contract sosial hanya terjadi saat terbentuknya negara tetapi pada saat pengambilan keputusan rakyat yang menjadi korban. Kebijakan-kebijakan yang diambil tendensinya mengarah kepada keuntungan para orang-orang yang dalam struktur sosial menempati lapisan pucuk, para golongan tengah dan bawah termarjinalkan. Tidak salah apabila negara ini seperti negara pejabat karena mereka mendapat posisi prioritas dan dimulyakan oleh negara. 

Retorika yang dibangun oleh pejabat sangat menyakinkan hingga merubah mind set masyarakat terhadap apa yang dimilikinya.Terlihat benar segala tindak-tanduknya dengan berbagai retorika yang sudah dipersiapkan. Untuk itu, sebagai rakyat yang termarjinalkan oleh kebijakan harus kritis terhadap segala aktivitas dari pemerintahan. Pastikan rakyat yang mendapat prioritas utama dan bukan hanya jangka pendek saja yang diutamakan namun keberlangsungan dalam jangka panjang karena akan mempengaruhi kehidupan bagi generasi penerusnya. Bertolt Brecht mewanti-wanti masyarakat agar tidak buta terhadap politik. Ia menegaskan bahwa buta terburuk adalah buta politik. Karena segala kehidupan kita mulai dari harga minyak, air, beras dsb adalah hasil dari keputusan politik.

Posting Komentar untuk ""Negara Pejabat""