Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mimbar Bebas Demokrasi Melawan Otoritarianisme

 



Pada zaman Plato dan Aristoteles, demokrasi merupakan salah satu sistem kenegaraan di samping aristrokrasi, oligarki, timokrasi, dan tirani. Ketika itu, sistem negara aristrokrasi dipandang sebagai sistem yang terbaik dan sistem tirani menjadi contoh sistem negara yang buruk. Sedeangkan saat ini, demokrasi dipandang sebagai sistem kenegaraan yang ideal untuk diterapkan semua negara. Demokrasi menjamin keikutsertaan civil society dalam merencanakan kebijakan dan dalam pengontrolan kebijakan pemerintah, hal itu terlihat sangat beda dengan otoritarianisme dan tirani yang mengandalkan beberapa orang saja dalam menentukan policy.

Indonesia pernah terjebak dalam otoritarianisme dalam menjalankan roda pemerintahan, ditinjau dari segi empiris bangsa Indonesia, yaitu dari era Demokrasi Terpimpin hingga pemerintahan Soeharto, pemerintah Indonesia terjebak dalam arus otoritarianisme untuk men-stabilkan keadaan masyarakat. Terjadinya berbagai gejolak dalam negara saat itu, menurut beberapa orang langkah otoriter memang harus diambil untuk men-setabilkan keadaan. Terlalu lama otoritarianisme bercokol di Indonesia membuat civil society mengharapkan kebebasan dan keikutsertaan dalam merencanakan arah negara, akhirnya pada 18 Mei 1998 menjadi titik kulminasi, masyarakat berbondong-bondong menduduki gedung DPR/MPR menyerukan tuntutan reformasi untuk membenahi tatanan negara yang terlalu lama tercengkram dalam otoritarianisme. Reformasi menjadi turning point perpolitikan di Indonesia dalam mengantarkan bangsa Indonesia menuju kebebasan yang lebih riil. 

Sebelumnya, civil society selalu mendapat tindakan intimidasi dari pemerintah saat mereka melakukan acara kumpul-kumpul, melakukan kritik terhadap pemerintah, hingga pers yang tidak mendapat kebebasam dalam mengabarkan berita tentang bobroknya pemerintah. Otoritarianisme sangat mencekram masyarakat dan membatasi kebebasan dalam berekspresi, berbagai tuduhan sangat mudah dilayangkan dari pihak petahana untuk melindungi kekuasaanya. 

Reformasi membawa angin segar bagi sistem negara di Indonesia. Secercah cahaya itu mulai terlihat dengan mulai dibukanya kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat hingga pers yang bebas mengabarkan baik-buruknya pemerintah. Civil society mendapat kedudukan tertinggi dalam sistem bernegara, ada check and balances dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga dalam menentukan arah negara civil society diajak untuk merundingkan bersama-sama dan dalam perjalanannya civil society dapat menjadi lembaga pengontrol jalannya roda pemerintahan sudah sesuai atau belum dengan tujuan negara.

Demokrasi yang sudah berjalan selama 22 tahun ini perlu kiranya kita tinjau ulang untuk mengetahui sejauh mana demokrasi kita berkembang. Proses demokratiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terlihat masih belum begitu sukses, hal itu dapat dilihat masih banyaknya kasus-kasus kekerasan dan intimidasi ketika pemilihan umum. Pihak yang kalah dalam pilkada belum memanfaatkan langkah konstitusional dalam menyelesaikan permasalahannya. Biasanya para pendukung yang kecewa karena dukungannya kalah mereka melakukan aksi vandalisme.

Dewasa ini, pemerintah tidak sendirian dalam membanting demokrasi sehingga merubah esensi. Di belahan negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin pernah menjadi negara demokrasi tapi tak lama kemudian berubah menjadi negara otoritarianisme. Hal senada sama dengan apa yang ada di Indonesia. Demokrasi yang dijalankan menjadi demokrasi illiberal, karena mulai saat ini banyak indikator-indikator bangsa Indonesia kembali lagi memasuki jurang otoritarianisme, salah satunya mulai terbatasnya kebebasan berpendapat dan berkumpul, berbagai undang-undang dibentuk yang isinya sangat bertentangan dengan demokrasi, yaitu UU ITE merupakan pasal karet.

Pemerintah mulai melibatkan anggota TNI dalam susunan pemerintahnya dan menempati posisi yang strategis, keterlibatan TNI dalam susunan pemerintahan dapat menjadi bahaya laten munculnya otoritarianisme. Padahal untuk menjaga terlaksananya demokrasi, civil society dapat mengontrol TNI dalam menjalankan tugasnya.


Posting Komentar untuk "Mimbar Bebas Demokrasi Melawan Otoritarianisme"