Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dana Desa: Surga Bagi Penguasa Desa

Desa merupakan lingkup administratif terkecil yang ada di struktur administratif negara Indonesia. Dalam arti umum desa adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal dan terdapat di manapun. Sebagai suatu komunitas yang kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama yang tergantung pada pertanian, desa cenderung memiliki suatu karakteristik yang sama dengan desa yang lainnya (Rahardijo, 1999:28). 

Dalam program pengembangan ekonomi, desa sering dilupakan karena secara general pemerintah lebih mengedepankan perekonomian kota daripada desa. Perekonomian kota dapat mendongkrak terbangunya kota-kota industri yang dapat membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, oleh sebab itu desa bukan prioritas utama dalam pengembangan ekonomi nasional. Padahal, desa merupakan daerah hinterland yang berguna untuk menyuplai bahan kebutuhan pokok masyarakat kota. 

Baru-baru ini pemerintah menyadari pentingnya membangun desa agar infrastruktur dan perekonomian desa tidak jomplang dengan kota. Selain itu kota yang sudah penuh sesak dengan ribuan populasi harus ada solusi lain untuk menanggulangi agar tidak semakin padat merayap populasi di kota. Salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah adalah “Dana Desa’. Dana Desa diharapkan dapat membangun infrastruktur desa, meningkatkan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan mencegah terjadinya proses transmigrasi. 

Dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk membenahi struktur perekonomian di desa tidak main-main, yaitu mencapai Rp. 20,76 triliun per tahun. Jumlah itu akan meningkat setiap tahunnya untuk membantu perkembangan perekonomian desa. Sebelum munculnya program ini, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Pemerintah berharap dengan adanya Undang-undang dan program ini desa-desa dapat mengatur pemerintahnnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat (otonomi). 

Harapan pemerintah tentang bangkitnya perekonomian desa dengan program yang sudah direncanangkan mendapat pukulan keras. Dana besar yang digelontorkan untuk pemberdayaan masyarakat dan lapangan pekerjaan itu disalahgunakan oleh pemerintah desa yang berkuasa. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 252 kasus korupsi anggaran desa per tahun 2015-2018. Akumulasi tersebut bila dilihat dari kasus setiap tahun selalu mengalami kenaikan, pada 2015 tercatat ada 22 kasus, kemudian tahun 2016 48 kasusu, peningkatan terbesar pada tahun 2017, yaitu sebesar 98 kasus dan pada tahun 2018 mengalami penuruan kasus menjadi 96.

Kebanyakan kasus-kasus tersebut bermoduskan penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap. Permasalahan utama program ini adalah dengan kuatnya gotong royong yang ada di desa dan mata pencaharian yang relatif homogen, Dana Desa dapat dimanfaatkan dengan gotong royong dan lebih mudah dimaksimalkan. Tetapi bagi orang-orang yang memahami permasalahan agraria pedesaan sulit kiranya dana yang begitu besar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. 

Elite penguasa desa tendensi mendominasi ekonomi pedesaan baik melalui penguasaan tanah maupun menguasai jabatan politik. Sedangkan keadaan sosio masyarakat pedesaan aktivitasnya hanya terbatas pada persoalan cara mempertahankan hidup, mencapai kebutuhan subsistemnya, dan mereka tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar dalam hal kebutuhan subsistemnya (Jamaludin, 2015:54). 

Masyarakat desa seharusnya dapat menjadi kontrol dalam setiap program yang direncanakan desa, tetapi karena sifat sosio masyarakat desa yang tidak mau mengambil risiko dengan ikut campur permasalahan desa menjadikan lembaga kontrol di desa tidak berjalan. Ketika kebutuhan sudah terpenuhi, yaitu tentang mencapai kebutuhan subsistemnya mereka bersifat apolitis terhadap apa yang sedang terjadi di pemerintahan desa. Menurutnya dengan ikut permasalahan yang ada di desa tidak akan dapat merubah nasib mereka. Hal ini semakin mengukuhkan dominasi penguasa desa terhadap masyarakat desa.

3 komentar untuk "Dana Desa: Surga Bagi Penguasa Desa"

  1. Nice nya bagus gan... tempalte nya ganti aja ke versi baru

    BalasHapus
  2. Abot musuh petinggi deso dewe masseh, selaku pengurus karangtaruna iki yo rodok oleng asline 😂 nice tulisane mas ving! 🔥

    BalasHapus
    Balasan
    1. Musuh dulur malah abot pol, sungkane ra karuan. Dilawan malah marakne ra guyub lek ra dilawan kok mundak nemen wkwk.

      Hapus