Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Laporan Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal kemerdekaan, pemerintah menerapkan prinsip Dwitunggal yaitu wakil presiden mempunyai wewenang dalam mengeluarkan maklumat/ketetapan tanpa harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan presiden. Kurangnya peran Soekarno berdampak lambatnya perkembangan dunia politik di Indonesia. Melihat hal ini KNIP yang bertugas membantu presiden, mengadakan rapat untuk mendesak Muhammad Hatta yang berkedudukan sebagai Wakil Presiden agar mengeluarkan maklumat. Pada tanggal 3 November 1945 Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat yang berisi:
     1. Pemerintah mendukung timbulnya partai-partai politik agar dapat dipimpin ke jalan yang                     teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat.
     2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkan                         pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada januari 1946.
    Dengan dikeluarkan maklumat ini, membuka masyarakat luas untuk mendirikan partai-partai politik. Sejak dikeluarkan maklumat ini hingga Mei 1946, partai yang terbentuk sebanyak 137 partai. Banyaknya partai yang berdiri membuat partai berkembang tidak sehat, pengkudetaan terhadap Undang-undang Dasar 1945 semakin berlanjut. Sistem Presidensil yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 berubah menjadi sistem Parlementer. Sistem Parlementer diberlakukan dua bulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1949-1950, ternyata kurang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia.
 
Akibat penerpan sistem Parlementer dengan sistem multi partai, maka dalam waktu kurun waktu 14 tahun (1945-1959) tercatat 7 kali pergantian kabinet, ini berarti umur rata-rata kabinet hanya 15 bulan saja, tetapi ada kabinet-kabinet tertentu yang mampu bertahan hingga lebih dari 2 tahun. Hal ini menunjukan bahwa partai politik yang berkuasa saat itu mampu menjatuhkan pemerintahan yang sedang berjalan.
 
Terjadinya Agresi militer 1 dan 2 yang dilakukan oleh Belanda, menjadi bukti dari ketidakmampuan Demokrasi Parlementer dalam menstabilkan urusan pemerintah, dan berdampak pada bentuk negara dari Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Federasi (Serikat). Sehingga pada 17 Januari 1948 terjadi perjanjian Renville antara Indonesia dengan Belanda, yang mana perjanjian tersebut berisikan pembentukan Republik Indonesia sebagai bagian dari suatu Negara Indonesia Serikat yang turut dalam suatu Uni dengan Belanda yang dikepalai Ratu Belanda.
 
Melihat hal ini, rakyat melakukan pemogokan dan unjuk rasa menyatakan keinginanya untuk kembali bergabung dengan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Menghadapi gerakan-gerakan masyarakat, para penguasa daerah yang masih terdiri dari Belanda seringkali mengambil reaksi keras dan mengadakan penagkapan.
 
Atas desakan-desakan yang dilakukan oleh rakyat, maka pada 19 Mei 1950 diadakan perundingan antara RIS dan RI untuk kembali ke Negara Kesatuan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1950 Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saat 17 Agustus 1950 diproklamirkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat itu juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) dicabut dan diberlakukanya kembali UUDS 1950.
 
Undang-Undang Dasar Sementara yang menetapkan berlakunya sistem Parlementer yang mana badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya mempunyai tanggung jawab politik. Keberlangsungan politik setiap kabinet berdasarkan pada koalisi yang berkisar satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil.
 
Koalisi tidak berjalan sesuai harapan, partai-partai dalam koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukunganya sewaktu-waktu, sehingga kabinet sering kali jatuh bangun akibat retaknya koalisi. Dengan demikian, timbul kesan bahwa partai-partai dalam koalisi kurang dewasa dalam menanggapi permasalahan yang terjadi dalam internal koalisi. Di pihak oposisi tidak mampu untuk berperan sebagai oposisi yang konstruktif yang menyusun program-program alternatife, pihak oposisi hanya sibuk mengurusi sisi negatif pihak pemerintah.
 
Di samping itu, ternyata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memeroleh tempat yang realistis dalam konstelasi politik, padahal mereka mempunyai kekuatan sosial-politik yang paling penting. Ditambah dengan tidak mampunya anggota-anggota partai yang masuk dalam konstituante tidak dapat membuat undang-undang baru. Hal ini menambah lengkap permasalahan yang dihadapi dalam Demokrasi Parlementer dengan sistem multi-partai. Karena semakin peliknya permasalahan yang ada membuat Soekarno yang menjabat sebagai Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959  dengan berisikan memberlakukan kembali UUD 1945 dan mengganti Demokrasi Parlementer dengan Demokrasi Terpimpin. Peristiwa ini sekaligus menjadi awal lahirnya Demokrasi Terpimpin dan akhir dari periode Demokrasi Parlementer.



1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana perkembangan Demokrasi Terpimpin setelah keluarnya Dekrit Presiden?
2. Bagaimana perkembangan politik pada masa Demokrasi Terpimpin?
3. Apa penyebab runtuhnya Demokrasi Terpimpin?


1.3 Tujuan
1. Untuk menganalisis perkembangan Demokrasi Terpimpin setelah keluarnya Dekrit Presiden.
2. Untuk mendeskripsikan perkembangan politik pada masa Demokrasi Terpimpin.
3. Untuk mengetahui penyebab runtuhnya Demokrasi Terpimpin.



BAB II
PEMBAHASAN


2.1 Perkembangan Demokrasi Terpimpin


1. Awal Diterapkan Demokrasi Terpimpin

Pada masa ini memiliki suatu ciri khas yaitu terbatasnya partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, peranan ABRI sebagai unsur sosial–politik semakin meluas dan dominasi yang kuat dari seorang Presiden. Periode ini, Presiden Soekarno memberi istilah Kabinet Gotong Royong.  Langkah  awal dari Demokrasi Terpimpin adalah dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Ada beberapa ketetapan:

a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang mana Dekrit tersebut berisikan agar diberlakukannya kembali UUD 1945 dan dicabutnya UUDS 1950. Dan tanggal tersebut dianggap sebagai awal diberlakukannya Demokrasi Terpimpin dengan Sistem Presidensiil.
b. TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan seumur hidup.
c. TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-prinsip Musyawarah untuk mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai pedoman bagi Lembaga-lembaga Permusyawaratan/perwakilan.

Soekarno juga memiliki beberapa cita–cita yang ingin dicapai seiring dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin :
Pertama: Pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara kesatuan dan Negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.
Kedua: Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketiga: Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia, terutama sekali dengan Negara-negara Asia Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerja bersama membentuk satu dunia yang baru yang bersih dari imprealisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.


2. Pedoman – Pedoman dalam Penerapan Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin menjadikan sistem presidensiil sebagai alat untuk menjalankan roda pemerintahan. Demokrasi terpimpin menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan dan juga pedoman karena cita–cita yang ingin dicapai sudah berada dalam batang tubuh (Pembukaan) UUD 1945 dan Pancasila.

Maka dari itu, Demokrasi Terpimpin menggunakan sistem Presidensil sebagai cara untuk mencapai suatu cita-cita. Demikian pula rakyat sudah tidak diperbolehkan untuk menjadi budak seorang pemimpin ataupun alat demokrasi. Namun sebaliknya demokrasi menjadi alat rakyat.
Demokrasi Terpimpin menitikberatkan:
a) Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada Nusa, Bangsa dan Negara.
b) Tiap-tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam masyarakat, Bangsa dan Negara.

3. Pro-Kontra terhadap Demokrasi Terpimpin
    
Soekarno menuai pro-kontra pada saat masa awal diterapkannya Demokrasi Terpimpin, seperti contohnya Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang Presiden untuk bertahan sekurang-kurangnya selama 5 tahun, tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan lima tahun tersebut (Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang Presiden untuk dipilih kembali) dan masih banyak lagi tindakan menyimpang dari Undang-Undang Dasar.
    
Selain itu juga terjadi beberapa kesalahan atau penyelewengan di bidang perundang-undangan. Berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan Penetapan Presiden. Mendirikan badan-badan Ekstra Konstitusional seperti Front Nasional (FN) yang kemudian digunakan oleh Komunis sebagai arena kegiatan yang sangat sesuai dengan taktik Komunis Internasional. Partai politik dan Pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi tidak dibenarkan dan dibredel, sedangkan politik menjadi kacau dibidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi dalam negeri menjadi tambah suram.

2.2 Perkembangan Politk pada Masa Demokrasi Terpimpin

1. Penyaluran Tuntutan (Aspirasi Rakyat)
Tempat penyaluran aspirasi rakyat telah berkurang karena adanya pembubaran beberapa partai politik, seperti pada partai Masyumi dan PSI. Partai-partai tersebut dibubarkan berdasarkan dengan Keputusan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960 No. 200 dan 201 Tahun 1960 : Organisasi atau partai tersebut melakukan pemberontakan karena pemimpin–pemimpinnya turut serta dengan pemberontakan yang disebut dengan “PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia)” atau  “Republik Persatuan Indonesia”.

Anggota DPR dan MPR diangkat oleh Presiden Soekarno karena jabatan beliau sebagai pimpinan eksekutif. Hal ini sesuai dengan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam periode ini masih tetap berlanjut besarnya tuntutan atau aspirasi yang melebihi kapasitas. Setelah penyederhanaan kepartaian melalui PENPRES No. VII/1959 tentang syarat – syarat dan penyederhanaan kepartaian dan dibentuknya Front Nasional (FN), barulah diperoleh suatu stabilitas.

Dibentuknya Front Nasional (FN) seolah – olah berlaku sistem satu partai yang tidak terlihat. Interpretasi pemerintah dianggap selalu benar dan tidak adanya alternatif lain. Kekuasaan individu terhadap tokoh politik yang timbul menyebabkan tuntutan menjadi terhambat, kecuali penyaluran tuntutan dari kelompok – kelompok yang dapat memberikan dukungan kepada politik elit yang berada di pemerintahan. Meskipun penyaluran aspirasi dibatasi, namun dalam praktek tuntutan tetap lebih besar dari kemampuan sistem.

Salah satu kekurangan dalam sistem politik demokrasi terpimpin ini belum adanya suatu persiapan bila seorang tokoh politik tidak efektif dalam menjalankan tugas akan suatu hal.

Tuntutan–tuntutan banyak yang tidak tertampung dalam kelembagaan membuat Presiden Soekarno mencari cara dengan melalui dukungan massa. Pada akhirnya membuat terwujudnya stabilitas politik selama periode tersebut.

2. Awal mula munculnya Nasakom

Nasakom adalah salah satu ide dari Presiden Soekarno yang memiliki suatu tujuan untuk menyatukan seluruh kekuatan bangsa agat tidak ada perpecahan. Ide ini berawal saat Presiden Soekarno masih berada di salah satu partai yaitu Partai Sarekat Islam (PSI). Pada waktu itu PSI terbelah menjadi dua antara PSI merah yang ingin mengabdi atau ikut membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan PSI putih yang hanya ingin fokus pada dakwah. Pada waktu itu pula Soekarno mulai meneriakkan Nasionalis – Agama – Komunis yang membuat partai– partai terbagi menjadi tiga kelompok nasionalis, agamis dan komunis. Pada dasarnya memang tiga faham ini tidak dapat disatukan, khususnya antara Agamis dan Komunis

Bagi soekarno, perubahan akan terjadi di dalam masyarakat apabila ketiga kekuatan politik tersebut dapat bersatu dalam satu konsep yaitu “Nasakom”.5 maka dari itu Presiden Soekarno menciptakan landasan Nasakom agar dapat terjadi suatu persatuan dan kesatuan. Namun upaya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno membuat suatu kejadian yaitu terjadinya peristiwa G-30-S PKI.


2.3 Masa Akhir Demokrasi Terpimpin

1. Gerakan Partai Komunis Indonesia
Pertentangan antara Presiden Soekarno, Tentara Angkatan Darat (TNI-AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam konteks politik Demokrasi Terpimpin menjadi penting dalam kajian kekuatan-kekuatan politik dalam sistem politik Demokrasi Terpimpin. Persoalan ini dibingkai ke dalam satu konsep dasar, yaitu piramida kekuatan politik dalam sistem politik demokrasi terpimpin. Piramida kekuatan-kekuatan politik dalam sistem politik demokrasi terpimpin tersebut diwarnai oleh pertentangan politik antara Presiden Soekarno, tantara dan partai politik. Pertentangan ketiga kekuatan politik tersebut disebabkan karena perbedaan orientasi ideologis. Perbedaan-perbedaan itu juga akan mencerminkan kedudukan ideologis kelompok itu masing-masing.

Perbedaan yang berkepanjangan antara ketiga kekuatan politik ini, akhirnya berdampak pada keamanan dan kestabilan roda pemerintahan. Dan puncak dari perseteruan ini terjadi pada tanggal 30 September 1965. Dengan adanya G30S-PKI membawa kekacauan disegala aspek kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Janji yang berulang diucapkan Presiden Soekarno untuk memberikan penyelesaian politik yang adil terhadap pemberontakan G30S-PKI belum juga diwujudkan. Sementara itu gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI kian bertambah luas. Situasi yang menjurus kearah konflik politik tersebut bertambah lagi dengan munculnya rasa tidak puas terhadap keadaan ekonomi negara.

Dalam keadaan yang serba tidak puas itu, akhirnya keluarlah tiga tuntutan hati rakyat. Dengan dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, maka tanggal 12 Januari 1966 kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila memenuhi halaman DPR dan mengajukan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat yang berisi:

  • 1. Pembubaran PKI
  • 2. Pembersihan Kabinet dari unsur G30S-PKI
  • 3. Penurunan harga/ perbaikan ekonomi.


2. Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar)

Tragedi Supersemar adalah salah satu sejarah yang sampai saat ini menjadi misteri yang belum terungkap. Karena sampai sekarang naskah asli supersemar belum ditemukan. Perlu diketahui bahwa, Supersemar merupakan surat perintah pengamanan yang dikeluarkan Presiden Soekarno untuk ditujukan kepada Letnan Jendral Soeharto. Maksud dari Surat Perintah 11 Maret yaitu:
    
Memutuskan, memerintahkan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminya keamanan dan ketengan serta kestabilan jalanya pemerintahan dan jalanya revolusi. Atas nama Presiden/Panglima tertinggi/pemimpin besar revolusi.
    
Menurut Soekarno maksud dari Supersemar adalah menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalanya pemerintahan dan jalannya revolusi. Yang ditekankan adalah terjaminya keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalanya pemerintahan.
    
Untuk menjelaskan kesalahan Surat Perintah 11 Maret, Soekarno pada tanggal 13 Maret 1966 menegaskan bahwa Supersemar adalah surat perintah, bukan penyerahan kekuasaan.
Berdasarkan wewenang yang bersumber pada SP 11 Maret, Letnan Jendral Soeharto atas nama Presiden menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk semua bagian organisasinya yang berlindung/bernanaung dibawah keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan Presiden/Panglima tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pimpinan Besar Revolusi no. 1/3/1966. Maka pada tanggal 12 Maret 1966 tindakan pertama Letnan Jendral Soeharto sebagai pengemban SP 11 Maret 1966.

Keputusan dan pelarangan PKI itu diambil oleh pengemban supersemar berdasarkan pertimbangan bahwa PKI telah nyata melakukan kejahatan dan kekejaman. Bukan itu saja, PKI melakukan penghianatan terhadap Negara dan Rakyat Indonesia yang sedang berjuang. Seluruh rakyat yang menjunjung tinggi falsafah ideologi Pancasila saat itu, serentak menuntut dibubarkanya PKI. Keputusan pembubaran PKI itu telah disambut dengan riuh dan perasaan lega oleh seluruh rakyat Indonesia.  Bersilang enam hari diterimanya supersemar, Soeharto berhasil membubarkan PKI dan menangkap 15 para petinggi PKI.
    
Pada tanggal 25 Juli 1966 MPRS menyelenggarakn sidang umum, yang beragendakan pengukuhan Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh MPRS, dengan demikian Presiden Soekarno dengan alasan apapun, tidak dapat menarik kembali surat perintah tersebut. Puncak dari berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno terjadi ketika MPRS mengadakn Sidang Istimewa pada tanggal 1-12 Maret 1967 adalah TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah Negara dari Presiden Soekarno. Pasal 3 TAP MPRS dengan tegas menetapkan: Menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dalam pasal 4 TAP MPRS yang sama , mengangkat Jendral Letnan Soeharto pengemban ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1967 sebagai penjabat Presiden berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presdien oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum.

Dengan keluarnya ketetapan MPRS tahun 1967 dapat disimpulkan bahwa kedudukan Presiden pada saat itu sudah berpindah tangan dari Soekarno ke Soeharto. Ini menjadi perjalanan terakhir demokrasi terpimpin.


BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

    Banyaknya partai-partai yang berdiri pada demokrasi parlementer membuat keadaan politik tidak sehat, hal ini menimbulkan sering terjandinya pergantian kabinet karena pecahnya koalisi dalam partai itu sendiri. Kondisi seperti ini membuat Soekarno untuk mendeklarasikan Dekrit 5 Juli 1959. Keluarnya Dekrit 1959 ini menandakan perubahan sistem demokrasi parlementer menuju demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin semua kekuasaan berada ditangan Presiden. Perkembangan partai dirampingkan dengan membubarkan partai-partai yang tidak sependapat dengan demokrasi terpimpin. Pada Demokrasi terpimpin memberi peluang lebih kepada Partai Komunis. Hal ini karen pandangan soekarno yang ingin menyatukan Nasionalis-Agamis-Komunis. Dan yang terjadi pada Demokrasi Terpimpin ketiga partai yang membawahi Nasionalis-Agamis-Komunis nyatanya tidak dapat berkolaborasi dengan baik, malah membuat blunder dengan memberi celah Partai Komunis berdiri. Pada saat itu ketiga politik ini yang membuat gaduh suasana. Diakhiri dengan G30S-PKI yang membuat kondisi di Indonesia semakin sulit. Adanya G30S-PKI ini membuat rakyat melakukan unjuk rasa yang akhirnya dikenal dengan Tritura. Setelah G30S-PKI Soekarno mengeluarkan Supersemar yang ditujukan kepada Soeharto, supersemar merupakan surat perintah untuk Soeharto agar menstabilkan keadaan pada waktu itu. Setelah menerima SP 11 Maret Soeharto langsung membersihkan partai komunis baik yang menaungi/berlindung di dalamnya. Setelah itu MPRS mengeluarkan TAP MPRS yang membuat berakhirnya masa kepemerintahan Soekarno dan digantikan dengan Soeharto.


DAFTAR PUSTAKA

Alam, Wawan Tunggul.2003. Demi Bangsaku, Pertentangan Sukarno Vs Hatta. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
Alfian. 1978. Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia. Jakarta: Pt. Gramedia.
Budiarjo, Miriam. 1977. Dasar-dasar Ilmu Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Batu.
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100310062105AATZRGr
Kartaprawira, Rustadi. 1997. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru.
Lesmana,Tjicpta.2009.Dari Soekarno Sampai SBY, Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
MD, Mahfud. 2003.Demokrasi dan Konstituansi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta.
Soekarno. 2001. Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato Soekarno). Dihimpun oleh Wawan Tunggul Alam. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Soerjono,Soegiarso. 1984. Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai, G30S-PKI dan Peran Bung Karno. Jakarta: Pt. Intermasa.

Posting Komentar untuk "Laporan Demokrasi Terpimpin"