Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Review Jurnal: Kebijakan Lee Myung Bak terhadap provokasi Korea Utara




Judul Artikel
KOREA SELATAN DAN PROVOKASI KOREA UTARA: TAKTIK PENGARUH DAN PERSUASI PADA MASA PEMERINTAHAN LEE MYUNG BAK
Jurnal
Jurnal Wacana Politik
Download
Volume dan halaman
Vol. 3, No 1, 79-93.
Tahun
2018
Penulis
Arfin Sudirman
Reviewer
Dani Sugianto
Tanggal
14 Oktober 2019
Metode penelitian
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis data model interaktif Miles dan Huberman.

ABSTRAK
Korea Selatan memiliki kepentingan di Semenanjung Korea dan telah menetapkan tujuan-tujuan dalam kebijakan luar negerinya. Namun upaya kepentingan dan tujuan-tujuan Korea Selatan di Semananjung Korea dihadapkan pada tantangan-tantangan, aksi-aksi provokatif dari Korea Utara yang merupakan salah satu isu yang serius dan perilaku yang tidak diinginkan oleh Korea Selatan. Oleh karena itu, Korea Selatan melakukan sejumlah kebijakan luar negeri dalam upaya untuk mencegah aksi provokatif dari Korea Utara, yang dalam penelitian ini difokuskan pada periode tiga tahun pertama pemerintahan Lee Myung Bak tahun 2008-2010. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis, artikel ini mencoba untuk mengidentifikasi kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam mencegah aksi provokasi dari Korea Utara. Artikel menunjukkan bahwa Korea Selatan menggunakan taktik pengaruh untuk mencegah provokasi Korea Utara dan memanfaatkan kapabilitas ekonominya untuk mendukung kebijakan tersebut. Adapun penggunaan taktik pengaruh oleh Korea Selatan tersebut bergantung pada kasus dan tingkat aksi provokasi Korea Utara, mulai dari penggunaan taktik persuasi hingga penalti hukuman non-kekerasan, termasuk di dalamnya penggunaan taktik kekerasan secara terbatas ketika aksi provokasi tidak dapat dihentikan dan cegah dengan taktik lain.

PENDAHULUAN
Hubungan inter-Korea pasca berhentinya perang Korea pada tahun 1953 selalu mengalami pasang surut. Perbedaan mendasar dalam kebijakan luar negeri masing-masing negara tersebut, yakni Korea Utara dengan paham sosialisnya (ideologi Juche atau self-realiance) dan Korea Selatan yang menganut paham demokrasi liberal, menjadikan  kepentingan dan tujuan dari masing-masing negara tersebut hampir selalu bertentangan. Aksi-aksi provokasi salah satunya merupakan isu yang menyebabkan naik turunnya stabilitas perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dan tentunya mengancaman pula kepentingan Korea Selatan di dalamnya.
Aksi provokatif yang telah dilakukan oleh Korea Utara sepanjang tahun 1953 hingga hari ini memiliki beragam bentuk mulai dari percobaan pembunuhan pemimpin Korea Selatan, teror bom, penculikan warga sipil, provokasi militer di perbatasan, uji coba misil hingga program pengembangan senjata nuklir. Beberapa di antaranya adalah percobaan pembunuhan presiden Park Chung Hee (21 januari 1968), pemboman di Burma (Vietnam) yang membunuh empat menteri dan 16 orang Korea Selatan lainnya (9 oktober 1983), pengeboman pesawat (South Korea Airline) yang membunuh 115 orang di dalamnya (29 nopember 1987), pertempuran Yeopyeong (1999 dan 2002), percobaan nuklir (Oktober,2006) dan sebagainya. Perilaku-perilaku provokatif dari Korea Utaratersebut merupakan perilaku yang tidak diinginkan dan mengancam kepentingan dantujuan kebijakan luar negeri Korea Selatan.Oleh karena itu, Korea Selatan tentunya melakukan sejumlah aksi untuk menjalankan pengaruhnya untuk mencegah eskalasi konflik dan aksi provokasi dari Korea Utara. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengeksplorasi mengenai isu reunifikasi Semenanjung Korea. Sebagai contohnya Astrom (2013) menggunakan kerangka teoritikal konstruktivisme sosial untuk menganalisis dampak dari kebijakan luar negeri Korea Selatan yang berbeda terhadap Korea Utara dengan melihat beberapa peristiwa penting seperti krisis nuklir korea pertama, krisis nuklir Korea kedua, serta tenggelamnya kapal perang Cheonan dan penyerangan artileri ke pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara. Kemudian Nack Kim (2011) membahas mengenai hubungan inter-Korea sejak dimulainya pemerintahan Lee Myung Bak pada febuari 2008 hingga 2011 dengan menganalisis kebijakan Lee Myung Bak terhadap Korea Utara dengan memperhatikan faktor-faktor seperti kondisi kesehatan Kim Jong Il uji coba misil dan nuklir Korea Utara, insiden Cheonan dan Yeonpyeong seta analisis terhadap berbagai kebijakan serta respon kebijakan di dalamnya.
Selain itu, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Konishi (2011) yang merupakan hasil kolaborasi dari IFPA, Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS) dan US Institute of Peace (UIP) yang melibatkan sekitar 50 pembuat kebijakan dan ahli dari Amerika Serikat, Tiongkok dan Korea Selatan untuk mediskusikan secara mendalam berkenaan dengan situasi keamanan terkini di  dalam dan lingkungan sekitar  semenanjung  korea dan prospek bagi kerjasama di antara ketiga negara; dampak dari trend proliferasi  nuklir dan misil balistik serta prospek rezim damai semenanjung Korea (KPPR) yang didasarkan pada denuklirisasi Korea Utara. Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fazio (2011) yang menganalisis sifat dasar  aktual dari keseluruhan ancaman keamanan Korea Utara, menekankan berbagai sisi komponennya–konvensional, teroris dan nuklir- dan berargumen bahwa bahaya dari Korea Utara adalah meragukan. Artikel ini juga menilai konteks sejarah dari ancaman keamanan Korea Utara dan keberlangsungan dari beberapan pilihan kebijakan yang ada untuk komunitas internasional yang berhadapan dengan Korea Utara. Terakhir adalah penelitian dari Bechtol (2010) yang membahas mengenai tragedi tenggelamnya kapal perang Cheonan Korea Selatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak dari tragedi tersebut akan mengubah taktik, teknik dan prosedur dari Korea Selatan terhadap Korea Utara dan bahwa penahanan perilaku ‘nakal’ Korea Utara harus menjadi prioritas utama bagi aliansi militer Korea Selatan- Amerika Serikat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini akan difokuskan pada pendeskripsian aksi kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam upaya mempengaruhi perilaku dan kebijakan dari Korea Utara, yakni berkenaan dengan upaya Korea Selatan dalam mencegah (to deter) aksi-aksi provokatif dari Korea Utara. Peneliti menggunakan kerangka pemikir- an dari K.J. Holsti mengenai aksi kebijakan luar negeri, khususnya mengenai bagaimana pengaruh dalam aksi kebijakan luar negeri yang pada umumnya jarang terbahas secara teoritis dalam kajian analisis kebijakan luar  negeri.
Metode Penelitian
Metode yang digunakan peneliti dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analisis oleh Robert E. Stake (2010: 11) yang menekankan pada intepretasi peneliti dalam penelitiannya. Hal ini karena fenomena utama yang diamati adalah aksi kebijakan luar negeri yang nantinya akan dianalisis secara deskriptif melalui interpretasi yang logis.

Hasil dan Pembahasan
Sejak awal pemerintahan Lee Myung Bak, Korea Utara telah melakukan sejumlah kebijakan  garis keras terhadap Korea Selatan. Aksi provokasi dari Korea Utara itu sendiri bagi Korea Selatan bukanlah merupakan isu baru, melainkan sudah berlangsung sejak berhentinya perang Korea dengan perjanjian gencatan senjata –bukan kesepakatan damai- pada tahun 1953. Oleh karena itu, secara hukum Korea Selatan dan Korea Utara hingga hari ini masih dalam kondisi perang, sehingga aksi-aksi provokasi bahkan agresi kerap terjadi di antara kedua  negara. Ide dari Visi 3000 tersebut utamanya ditujukan untuk mengatasi isu nuklir Korea Utara yang selama ini merupakan batu penghalang paling besar  bagi  kemajuan  dan perkembangan hubungan inter-Korea, yakni dengan menawarkan peningkatan bantuan aktif untuk membantu meningkatkan pendapatan per  kapitanya  hingga  3.000  US dollar dalam sepuluh tahun, jika halnya Korea Utara meninggalkan senjata nuklirnya. Kebijakan tersebut mengimplikasikan bahwa selama di sana terdapat perkembangan dalam proses denuklirisasi oleh Korea Utara, maka Korea Selatan akan menyediakan paket dukungan yang menawarkan rekonstruksi ekonomi dan peningkatan hidup warganya termasuk pendidikan, modal, infrastruktur dan kesejahteraan. Bersamaan dengan itu, Korea Selatan juga menerapkan pendekatan yang fleksibel dalam hubungan inter-Korea dan terus mengupayakan progres yang harmonis antara kerjasama inter-Korea dan internasional.
Berdasarkan tabulasi di atas, peneliti mengidentifikasi taktik pengaruh yang digunakan oleh Korea Selatan berdasarkan aksi provokasi yang dilakukan per-tahunnya, sebagai berikut:
1. Pada tahun 2008, respon Korea Utara terhadap kebijakan baru Korea Selatan tidaklah positif. Korea Utara menerapkan sejumlah kebijakan garis keras dan aksi provokatif seperti menuntut implementasi tak bersyarat terhadap perjanjian-perjanjian inter-Korea (the June 15 2000 Joint Declaration  dan the October 4 2007 Declaration) sebagai tambahan terhadap pembatalan Visi 3000 Lee Myung Bak. Taktik pengaruh yang digunakan untuk mencegah kemungkinan  adanya   aksi   provokasi lebih lanjut dari Korea Utara dan semakin memburuknya hubungan inter-Korea Korea Selatan mengadopsi sikap ‘penyelesaian masalah melalui dialog’ dan terus mengupayakan perbicangan tulus dengan Korea Utara. Dalam beberapa kesempatan pidato dan wawancara, seperti wawacara dengan Washington Post (17 April 2008), dan pada pidato pembukaan dalam National Unification Advisory Council (23 September 2008), Presiden Lee Myung Bak terus menegaskan posisinya dan kebijakan ‘Korea Utara’ Korea Selatan (Mutual Benefits and Common Prosperity Policy dan kebijakan operasionalnya yakni Visi 3000) merupakan kebijakan yang tulus dan menguntungkan kedua pihak serta ajakan untuk berdialog dan berdiskusi untuk mengklarifikasi kebijakan baru Korea Selatan dan pemahaman posisi satu sama lain. Persuasi juga dilakukan oleh Korea Selatan melalui Dialog inter-Korea. Selain persuasi dan penawaran hadiah tersebut, Korea Selatan juga  menerapkan  taktik  pemberian  hadiah dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Korea Utara sebanyak 4.08 juta US Dollar melalui UNICEF sebagai bentuk komitmennya terhadap isu  kemanusiaan dan aktor global. Sebagaimana dapat dilihat, sumber daya yang dimobilisasi oleh Korea Selatan untuk mendukung dan melancarkan tujuan kebijakan luar negerinya adalah sumber daya ekonomi. Keberhasilan Korea Selatan mencapai pembangunan dan bahkan berhasil masuk ke dalam golongan negara- negara maju, Korea Selatan semakin percaya diri dalam menggunakan kapabilitasnya di bidang ekonomi untuk membujuk Korea Utara untuk denuklirisasi dan terbuka terhadap dunia luar. Tahun 2008, nampaknya merupakan periode di mana pemerintahan Lee Myung Bak bekerja untuk membangun hubungan inter-Korea yang baru dan me- manage keberlangsungan stabilitas dalam hubungan inter-Korea dan Semenanjung dengan menahan atau membatasi diri ketika berhadap dengan kritikan dan kebijakan garis keras Korea Utara.
2. Tahun 2009, merupakan tahun di mana aksi provokasi Korea Utara meningkat pada level yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Korea Utara mengumumkan “all-out confrontational posture(17 januari 2009); mendeklarasikan bahwa Korea Utara tidak akan lagi “bekerjasama untuk resolusi tensi militer dan politik” dan “mencabut ketetapan Northern Limit Line (NLL) di Laut Kuning (30 Januari 2009); meluncurkan roket jarak jauh (5 April 2009); mendeklarasikan akan memboikot Six Party Talks (14 April 2009); mendeklarasikan maksud untuk membangun light-water reactor dan  mengembangkan teknologi untuk menghasilkan bahan bakar nuklir; melakukan uji coba nuklir kedua (25 Mei 2009), dan; menyatakan bahwa Pyongyang tidak akan menyerahkan ambisi nuklirnya dan akan mempersenjatai semua plutoniumnya dan melakukan pengayaan uranium(13 juni 2009). Perilaku yang paling tidak diinginkan atau tidak sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan Korea Selatan, yaitu nuklir, kembali berulang tahun ini. Tidak jauh dengan periode tahun sebelumnya, taktik persuasi pun tetap digunakan oleh Korea Selatan dalam mencegah kemungkinan aksi provokasi lebih lanjut dari Korea Utara, yang dapat meningkatkan tensi konflik di Semenanjung Korea.  Pada  beberapa kesempatan seperti pidato dalam State Union  Speech (2 januari 2009); ROK-US Summit Joint Press Conference (19  Nopember 2009), Presiden Lee Myung Bak selalu menekankan pentingnya dialog inter-Korea dan menyatakan bahwa Korea Selatan selalu terbuka untuk Dialog Inter-Korea kapan pun, pada tingkat apapun dan dimana pun, bahwa Korea Selatan selalu terbuka dan meminta Korea Utara untuk kembali ke Six Party Talks. Dialog inter-Korea pun terus dilakukan untuk membicarakan isu-isu tertunda dan program kerjasama dan pertukaran inter-Korea, diantaranya Inter-Korean Working-level Talks in GIC putaran 1 (11 Juni 2009);putaran 2 (19 Juni 2009); putara 3(2 Juli 2007). Kunjungan Duka Cita Delegasi Korea Utara ke Seoul (21-23 Agustus 2009), dan; Inter-Korean Red Cross Meetings and Working-level Talks  pertama  (26  Agustus  2009);  kedua (16 Oktober 2009). Selain itu, didasarkan pada Visi 3000, Korea Selatan pun kembali menawaran sejumlah keuntungan yang ditujukan untuk membujuk Korea Utara agar  melepaskan   ambisi   nuklirnya.Pada 15 agustus, pada  pidato kemerdekaan Korea Selatan, presiden Lee Myung Bak menginisiasikan the New Peace Initiative for the Korean Peninsula yang menyatakan bahwa jika Korea Utara meninggalkan program nuklirnya, demi menciptakan kepercayaan bersama dalam hubungan inter-Korea, Korea Selatan akan membantu pengimplementasian program kerjasama global  untuk meningkatkan kualitas hidup Korea Utara, menginisiasikan per- temuan tingkat tinggi inter-Korea yang didedikasikan untuk melahirkan komunitas ekonomi bersama untuk mengeksekusi proyek pembangunan ekonomi, pendidikan, modal, infrastruktur dan kualitas hidup.
3. Tahun 2010, merupakan tahun di mana eskalasi konflik di semenanjung meningkat pada level yang lebih tinggi lagi dari periode sebelumnya. Hal tersebut karena Korea Utara kembali melakukan aksi provokasi, yang dalam hal ini adalah provokasi militer yang ditujukan langsung pada perangkat militer dan pertahanan Korea Selatan, yakni insiden tenggelamnya kapal Cheonan yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2010 yang menewaskan 46 anak kapal di dalamnya. Menghadapi aksi provokatif Korea Utara yang  tidak dapat dihentikan, Korea Selatan akhirnya menggunakan taktik penalti hukuman non- kekerasan,yakni dengandikeluarnnya themay 24 Countermeasures against North Korea. Presiden Lee Myung Bak, dalam pidatonya ke publik, menyatakan bahwa Korea Selatan selalu mentoleransi brutalitas Korea Utara karena Korea Selatan selalu merindukan perdamaian di  Semenanjung Korea. Akan tetapi situasi saat ini telah berbeda. Oleh karena itu Korea Selatan tidak akan mentolelir lagi aksi provokasi dari Korea Utara dan mempertahankan sikap proactive deterrence. Yakni jika wilayah darat, air dan udaranya dilanggar, Korea Selatan akan melaksanakan haknya untuk mempertahankan diri dan meminta Korea Utara untuk meminta maaf dan menghukum pihak yang bertanggungjawab. Lee Myung Bak juga menyatakan bahwa tujuan Korea Selatan bukanlah konfrontasi militer, melainkan selalu untuk mencapai stabilitas dan perdamaian yang nyata di Semenanjung Korea, kesejahteraan bagi seluruh Korea (Utara dan Selatan) dan reunifikasi damai. Berkaitan dengan tindakan balasan ini, kementerian unfikasi, kementerian luar negeri dan perdagangan, serta kementerian pertahanan Korea Selatan masing-masing menjalankan tindakan balasan. Kementerian Unifikasi mengambil lima tindakan balasan, yakni: pertama, kapal Korea Utara dilarang memasuki wilayah perairan Korea Selatan, termasuk melalui selat jeju. Kedua, Semua perdagangan di antara kedua Korea akan ditahan, termasuk pengiriman barang dan material. Ketiga, Warga Korea Selatan dilarang untuk mengunjungi Korea Utara, termasuk kontak dengan orang Korea Utara. Keempat, investasi dan pembangunan distrik ekonomi bersama baru dengan Korea Utara akan dilarang, kecuali program yang sudah berlangsung di Kompleks Industri Kaesong. Kelima, berdasarkan prinsip, program bantuan akan dihentikan, kecuali yang bersifat murni kemanusiaan. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan memutuskan untuk mempromosikan ‘rasa penghukuman’ dalam komunitas internasional dan untuk mengajukan kasus Cheonan ke Dewan Keamanan PBB. Walau di tengah semakin memburuknya hubungan inter- Korea, Korea Selatan mengirimkan 5.000 ton beras, 3 juta mie cup instan dan 10.000-ton semen melalui Tiongkok atas nama Palang Merah pada tanggal 4 september 2010. Korea Selatan pada akhirnya memobilisasi kapabilitas ekonominya, termasuk kontrol terhadap proyek-proyek kerjasama dan pertukaran inter-Korea untuk menghukum Korea Utara. Selain itu, Korea Selatan juga melakukan sejumlah latihan militer bersama dengan aliansinya dengan tujuan untuk menunjukkan dan meningkatkan kesiapan pertahanan Korea Selatan terhadap kemungkinan aksi provokasi Korea Utara di masa depan dan juga jaringan diplomasinya untuk mendapatkan dukungan dari dunia internasional dengan mempromosikan ‘rasa penghukuman’ sebagaimana disebutkan dalam tindakan balasan kementerian luar negeri dan perdagangan Korea Selatan.
KESIMPULAN
Setiap negara memiliki kepentingan dan tujuan-tujuan kebijakan luar negeri yang harus dicapai demi kebutuhan warga negaranya, mulai dari tujuan untuk keamanan, otonomi, kesejahteraan atau kekayaan, dan status atau prestise. Begitupun dalam hal ini Korea Selatan. Namun pencapaian tujuan-tujuan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa mempengaruhi perilaku dari negara lain, terutama mencegah aksi provokasi pihak asing.
Korea Selatan, dalam upaya untuk mem- pengaruhi perilaku Korea Utara dan mencegah aksi-aksi provokasinya melakukan sejumlah aksi dengan taktik persuasi, penawaran dan pemberian hadiah, ancaman hukuman, penalti hukuman non-kekerasan dan penggunaan kekerasan secara terbatas sepanjangan tahun 2008 hingga tahun 2010. Namun memasuki tahun 2010, aksi provokasi Korea Utara justru semakin meningkat dengan dilakukannya provokasi militer, penyerangan kapal Cheonan dan Pulau Yeonpyeong. Menghadapi aksi provokasi Korea Utara yang tidak dapat diubah dengan menggunakan taktik lain, Korea Selatan pun akhirnya menggunakan taktik   penalti   hukuman   non-kekerasan,  yakni dengan dikeluarkannya the May 24 Countermeasures against North Korea, yang di dalamnya termasuk pula penggunaan secara terbatas taktik kekerasan atau militer, yakni latihan militer bersama US-ROK.Dalam upayanya tersebut, Korea Selatan juga menggunakan sejumlah sumber daya yang ia miliki untuk mendukung kebijakannya atau memobilisasi aksi-aksinya dalam mencegah provokasi Korea Utara, mulai dari –utamanya- kapabilitas ekonomi, militer dan jaringan diplomasi.

Kelebihan:
11. Identifikasi tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Lee Myung Bak dalam menangani masalah provokasi Korea Utara di Semenanjung Korea cukup jelas, setiap permasalahan yang ada di Semenanjung Korea diuraikan cukup lengkap.
22. Dalam jurnal ini, menjelaskan peran penting diplomasi untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain.
33. Penulisan jurnal yang membandingkan tulisan-tulisan yang mempunyai tema yang sama dan sudah pernah ditulis sebelumnya, membuat tulisan ini menjadi tulisan yang berbeda dan membantu menambah jurnal atau artikel tentang keadaan di Semenanjung Korea.
Kekurangan:

1. Jurnal yang ditulis oleh Arfin Sudirman seharusnya memberikan perbandingan kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara, agara memudahkan untuk melakukan identifikasi pada permasalahan yang ada di Semenanjung Korea.

22. Metode penelitian yang menekankan pada interpretasi peneliti membuat tulisan ini mudah terbantahkan, karena setiap orang mempunyai cara pandang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan.



24 komentar untuk "Review Jurnal: Kebijakan Lee Myung Bak terhadap provokasi Korea Utara"

  1. Apakah sudah efektif kebijakan dari Presiden Lee Myung Bak ini?

    BalasHapus
  2. Mengapa Korea Utara melakukan aksi provokasi terhadap Korea Selatan?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Bila dicermati lebih dalam, provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara karena tidak adanya perjanjian yang sah mengenai wilayah kedua negara tersebut.

      Hapus
  3. Dijelaskan bahwa Korea Selatan pada akhirnya memobilisasi kapabilitas ekonominya, termasuk kontrol terhadap proyek-proyek kerjasama dan pertukaran inter-Korea untuk menghukum Korea Utara. Bagaimanakah dampak yang akan ditimbulkan?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Lebih tepatnya, Korea Selatan dalam menanggapi puncak provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara dengan memobilisasi ekonomi, diplomasi, dan militer, artinya kekuatan ekonomi, jalur diplomasi dan militer digunakan secara maksimal untuk menangani masalah tersebut. Dalam bidang militer, Korea Selatan menanggapi permasalahan tersebut dengan mengadakan latgab dan uji coba alat-alat pertempurannya

      Hapus
  4. Apa yang menyebabkan korea utara tertutup akan dunia luar,contoh saja dari yang saya ketahui bahwa disana hanya ada 1 saluran televisi dan itupun diawasi oleh pemerintah?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tertutupnya Korea Utara dengan dunia luar tidak dapat dipisahkan dengan ideologi yang diterapkannya. Korea Utara ber-ideologi sosialis yang mengharuskan kesetaraan dan mengedepankan kepentingan bersama. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Korea Utara yaitu otoriterianisme yang mewajibkan warga negara tunduk dengan pemerintah.

      Hapus
  5. Jika korea selatan dapat dikatakan maju dalam bidang ekonominya, bagaimana dengan korea utara? Apakah korea utara ada titik fokus memajukan dalam bidang selain ekonomi ? Karna jika dilihat korea selatan lebih maju ekonominya drpd korea utara

    BalasHapus
    Balasan
    1. Bila membandingkan soal perekonomian, dapat disimpulkan Korea Selatan lebih unggul dari pada Korea Utara, hal ini dapat di lihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat kedua negara. Untuk Korea Utara, bidang perekonomian belum terlalu menjadi pokok kebijakan, Korea Utara lebih mempentingkan bidang milternya untuk mengatakan pada dunia bahwa Korea Utara adalah negara yang tidak bisa diremehkan. Lebih majunya sektor perekonomian di Korea Selatan juga tidak luput dari paham yang dianutnya.

      Hapus
  6. Apakah ada negara lain yang diprovokasi oleh Korea Utara selain Korea Selatan ?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ada, Korea Utara sering melakukan peluncuran-peluncuran nuklir yang ditujukan untuk memprovokasi negara-negara adidaya.

      Hapus
  7. Apa yang melatarbelakangi persaingan antara sesama saudara Korea tersebut?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Latar belakang sejarah antar kedua negara dan paham yang mereka anut.

      Hapus
  8. This comment has been removed by the author.

    BalasHapus
  9. Bagaimana reaksi Korea Utara saat dikeluarkannya the may 24 Countermeasures against North Korea oleh Lee Myung Bak?

    BalasHapus
  10. Apakah sikap 'penyelesaian masalah melalui dialog' selalu dilakukan dan berhasil?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Korea Selatan melihat seberapa berat aksi provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara, apabila provokasi yang dilakukan masih ringan (tidak mengganggu wilayar air, laut, darat, dan udara) dari Korea Selatan, maka hukumannya juga ringan, seperti membuka dialog antar kedua negara untuk membujuk Korea Utara tidak melakukan aksi-aksi provokasi lagi, selain itu Korea Selatan memanfaatkan kapabilitas ekonominya untuk membantu Korea Utara dalam rangka kemanusiaan dan bisnis. Apabila provokasi yang dilakukan Korut sudah melewati batas ketentuan, Korsel akan menghukum dengan cara melakukan penalti terhadap Korut, di antarannya yaitu melakukan latihan gabungan dengan negara-negara sekutu untuk menunjukan kekuatan pertahanan Korsel terhadap Korut, membatasi akses masuk orang-orang Korut ke Korsel dll.

      Hapus
  11. Di tahun 2008 Korea selatan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap korea Utara . Kebijakan-kebijakan seperti apa yang di lakukan terhadap Korea utara?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kebijakan Korea Selatan dalam menanggapi aksi provokasi Korut lebih mengedepankan pembukaan dialog dan membantu ekonomi Korut, seperti yang telah dicanangkan oleh Presiden Lee Myung Bak tentang visi 3000. Visi 3000 berbicara mengenai denuklirisasi di Korut, apabila Korut menuruti keinginan Korsel melakukan denuklirisasi maka akan dibantu peningkatan pendapatan per-kapita $3000

      Hapus
  12. Sejak kapan terjadinya persaingan antara Korea Utara dan Korea Selatan

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sejak 1953, lebih tepatnya sejak kekalahan Jepang atas sekutu yang mengakibatkan negara Korea dibagi menjadi 2, milik AS dan US.

      Hapus
  13. Apakah ada penjabaran didalam jurnal mengenai sejumlah kebijakan luar negeri yang dilakukan Korea Selatan dalam upaya untuk mencegah aksi provokatif dari Korea Utara ?

    BalasHapus
  14. di dalam jurnal hanya menjelaskan tentang defense kebijakan, artinya apabila ada aksi dari Korut, Korsel mengeluarkan kebijakan yang malah akan membantu perekonomian Korut, hal ini tidak dapat terlepas dari majunya Korsel dalam bidang ekonomi yang dapat digolongkan sebagai negara tingkat pendapatan PDBnya nomor 12 se-dunia.

    BalasHapus
  15. apakah hubungan korsel dan korut saat ini sudah membaik? jika belum, apa yg menjadi kendala dalam memperbaiki hubungan tersebut?

    BalasHapus