Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dasar-Dasar Paham Komunis


KOMUNIS SEBAGAI IDEOLOGI
dasar-dasar paham komunis


Kekuasaan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan bernegara. Dalam kekuasaan dominasi ideologi menjadi pandangan yang selalu dilanggengkan dan amaliah yang tidak boleh ditinggal bahkan ditawar-tawar. ideologi merupakan seperangkat gagasan-gagasan yang mengarah pada suatu tujuan, harapan dan tindakan sebagaimana yang harus dilakukan oleh rakyat beserta aparatur pemerintah yang terlibat didalamnya. Ideologi menjadi kunci berbagai gerakan yang berujung pada kekuasaan. Komunis merupakan salah satu contoh dari bermacam-macam jenis ideologi politik yang berkembang di berbagai negara. Akar pemikiran komunis berasal dari konsep yang diusung oleh Karl Max dan Federich Engels yang memperjuangkan perjuangan kelas proletar terhadap kelas borjuis di Eropa. Kata komunisme muncul di Perancis sekitar tahun 1830 bersama dengan munculnya kata sosialisme. Dua kata ini semula memiliki arti yang sama, tetapi komunisme dipakai untuk aliran sosialis yang lebih radikal, yang menuntut penghapusan total hak milik pribadi dan kesamaan konsumsi serta mengharapkan keadaan yang lebih baik bukan dari kebaikan pemerintah tetapi dari perjuangan kaum miskin.[1] Terjadinya revolusi industri di Eropa menimbulkan stratifikasi sosial dalam masyarakat yang dibedakan menjadi kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum proletar merupakan kelas pekerja pada abad 19. Kaum proletar mendapat upah dengan bekerja terhadap pabrik-pabrik. Jenis kapital/modal, kesengsaraan, hidup dan mati, kewujudan semena-mena mereka bergantung kepada keperluan tenaga pekerja. Disisi lain kaum borjuis yang merupakan kelas pemilik kapital atau modal memegang peranan penting dalam masyarakat industri pada abad 19.

Menurut Kristol dkk (2001:xviii) komunisme ialah partai/ gerakan/ sistem kekuasaan komunis, artinya yang mendasar diri pada Marxisme-Leninisme, sedangkan komunis ialah ajaran/orang yang mempunyai hubungan organisator dengan salah satu partai/ organisasi komunis seperti: Stalinisme, Maoisme, dan Brezhnevisme, serta sekurang-kurangnya menerima/menganut Marxisme-Leninisme.

Paham komunis tidak dapat terlepas dari gagasan bahwa kekayaan dunia merupakan milik bersama dan lebih baik daripada milik pribadi. Kepemilikan bersama menjadi gagasan yang mendorong membuat sama rata dalam situasi ekonomi semua orang, meniadakan perbedaan antara si kaya dan si miskin, menggantikan usaha mengejar kepentingan pribadi dengan kesejahteraan umum, sehingga tidak terjadi situasi sosial yang dapat menjadi pembeda diantara semua orang.

Sumber-Sumber Pemikiran dari Doktrin Komunis


Manifesto komunis yang diterbitkan pada tahun 1848 merupakan ajaran-ajaran Karl Max dan Federich Engels dipandang sebagai sumber pokok pemikiran komunis. sumber lain yang mempunyai pengaruh besar adalah ajaran Lenin. Ajaran Lenin merupakan perombakan dan penambahan terhadap ajaran Karl Max dan Engels. Salah satu dari perombakan penting yang dilakukan oleh Lenin adalah konsep pemimpin. Doktrin komunis yang diterapkan oleh Karl Max mengurangi pentingnya peran pemimpin, dan lebih menekankan pada: kekuatan-kekuatan ekonomi, kelompok-kelompok dan kelas-kelas daripada menekankan pada individu-individu yang terkemuka. Lenin merubahnya dengan konsep The Profesional Revolutionary. Merutunya pembebasan proletar dari penindasan-penindasan kapitalisme tidak akan bisa dicapai dengan spontan dari golongan pekerja yang terorganisasikan sebagaiamana pendapat Karl-Max, akan tetapi pembebasan penindasan kaum proletar dari kapitalisme dapat dicapai dengan kegiatan terencana sekelompok pemimpin yang terpilih yaitu kaum revolusioner professional.[2]

Perbedaan pemikiran marxis dan non-marxis ialah pendirianya bahwa perubahan sosial yang penting disebabkan oleh ketimpangan antara perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah maju dengan lembaga-lembaga sosial yang mandek hanya dapat diciptakan melalui revolusi dengan kekerasan. Kelompok non-marxis menegaskan bahwa perubahan-perubahan itu dapat diselesaikan dengan cara damai. Di dalam buku Comunnist Manifesto, Karl Marx menjelaskan mengapa revolusi dengan kekerasan merupakan satu-satunya jalan keluar atau cara transformasi sosial yang mendasar, ketika teknologi know how (kekuatan produksi) mulai melampaui lembaga sosial,ekonomi, dan politik maka pemilik alat-alat produksi tidak rela membiarkan sejarah berjalan menuju arah yang tidak dapat terelakkan, karena ideologi dari kelas yang berkuasa mencerminkan sistem ekonomi yang berlaku, maka para pemilik alat-alat produksi percaya bahwa sistem ekonomi merupakan paling efisien, secara sosial paling adil, dan secara filosofis sesuai dengan hukum-hukum.

Walaupun Marxisme-Leninisme dipandang ideologi komunisme klasik, tetapi merupakan sumber pokok pemikiran teoritis bagi pelaksanaan tujuan negara-negara komunis (Uni Soviet, RRC, Vietnam, Kuba, dan Korea Utara).[3] Sedangkan yang dimaksud dengan negara komunis berdasarkan pada: a) Ideologi Marxisme-Leninisme yang bersifat materialis dan atheis b) merupakan sistem kekuasaan satu partai atau seluruh masyarakt, c) ekonomi komunis bersifat etatis atau menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan.[4]

Karl Marx mengambil teori dialektika Hegel yang mengajarkan bahwa negara adalah suatu organisasi berdasarkan kesesuaian dan hanya negaralah yang dapat memberikan kemerdekaan dan kepribadiaan kepada manusia. Negara menurut Hegel adalah “Irdische Gotheit” dan mempunyai kekuasaan tertinggi di belahan bumi ini. Dengan demikian, ideologi komunis menghendaki negara menguasai alat-alat produksi dan menyelenggarakan pembagian kekayaan negara secara merata.

Marxisme memandang kondisi-kondisi ekonomi sebagai landasan daripada kehidupan sistem politik dan ideologi hanya merupakan sebagai super struktur di atasnya dan mengalami perubahan secara bersama-sama. Abad dimana orang-orang menentukan dengan tangan menghasilkan masyarakat feodal dan abad dimana orang-orang menentukan dengan tenaga untuk menghasilkan masyarakat kapitalis, kedua-duanya merupakan cita-cita. Prinsip ini merupakan bagian daripada sejarah materialisme.

Marxisme mengatakan bahwa kekurangan/ kelemahan metode-metode kapitalisme pada dasarnya disebabkan karena adanya kontradiksi-kontradiksi dari dalam tubuh kapitalisme sendiri. Semua nilai adalah hasil daripada kerja, dan oleh karena itu harga/ nilai daripada barang harus sama dengan working time  yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, tetapi kaum kapital tidak membayar kepada kaum buruh sesuai dengan waktu bekerja yang sebenarnya. Mereka selalu membayar kurang dan menahan sisa kekuranganya sebagai nilai lebih pada diri mereka. Sehingga kaum kapitalis semakin kaya dan kaum pekerja semakin tertindas. Akhirnya, kaum kapitalis yang sedikit jumlahnya akan berhadapan dengan kaum pekerja yang kelaparan dan tertindas untuk melakukan suatu perlawanan dan revolusi. Kaum proletar akan bangkit dan mengambil alih mesin-mesin produksi dan menggunakanya untuk keuntungan orang banyak tanpa memikirkan keuntungan pribadi.

Kaum komunis akan berusaha memperoleh kekuasaan dengan cara menghancurkan kaum/ negara borjuis baik dengan kekerasan maupun dengan cara tipu muslihat. Ketika sebuah negara sudah mereka kuasai, mereka akan menerapkan sistem kediktatoran proletariat. Kaum komunisme internasional mengatakan bahwa kediktatoran proletariat adalah salah satu cara atau alat untuk membebaskan manusia dari kapitalisme.

Ideologi komunis menyatakan bahwa kediktatoran proletar adalah suatu bentuk pemerintah yang diperlukan untuk masa peralihan. Sehubungan dengan ini, Lenin menyatakan bahwa hakekat dari ajaran Karl Marx tentang negara hanya dapat diterima oleh seseorang yang mengerti bahwa kediktatoran itu dapat menumbangkan kaum borjuis.

Kaum komunis juga menyatakan bahwa sesudah kediktatoran proletar maka akan disusul oleh suatu masyarakat tanpa negara, pernyataan ini menunjukan adanya proses alamiah yang berjalan perlahan-lahan. Engels mengatakan bilamana di dalam masyarakat tidak ada lagi kelas yang akan ditaklukan, maka dengan sendirinya negara menjadi hilang, sebab negara diadakan justru untuk menindas suatu kelas. Dalam hal ini negara tidak dihapuskan melainkan lenyap dengan sendirinya.

Di lain pihak Mikhail Bakunin tidak percaya bahwa teori ini dikemukakan oleh Karl Marx secara serius. Mikhail Bakunin menolak dan menentang komunisme sebab orang-orang komunis selalu memandang tinggi kekuasaan totaliter daripada suatu negara yang ideal. Dalam kenyataanya di Rusia tidak ada kecenderungan sedikitpun bahwa negara akan lenyap dengan sendirinya. Praktik-praktik nyata di Rusia semakin menunjukan ketidakbenaran doktrin lenyapnya sebuah negara dengan sendirinya dan totaliter yang absolut merupakan ciri khas komunisme. [5]

"if it were necessary to give the briefest possible definition of imperialism, we should have to say that imperialism is the monopoly stage of capitalism -Lenin"

Prinsip-prinsip Pelaksanaan Ideologi Komunis


Beberapa prinsip pelaksanaan yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat komunis adalah sebagai berikut:

1. Sistem totaliter

a. Semua bidang kegiatan manusia seperti politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan pendidikan diawasi dan didominasi oleh negara. Dengan demikian cara-cara totaliter tidak mengakui hak-hak individu bisa dipindahkan.

b. Totaliterisme menolak konsep Kristen, Yahudi, Islam, dan agama-agama lain bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Karl Marx menentang kepercayaan agama sebagai tindak ilmiah karena kepercayaan itu tidak bisa dibuktikan dalam laboratorium dan menyatakan bahwa Tuhan itu ada.

c. Sistem komunis merupakan sistem yang demokratis, kaum komunis menyatakan bahwa sistem pemerintahan kediktatoran proletar merupakan penjelmaan dari sistem pemerintah mayoritas yaitu kelas proletar atau kelas minoritas. Sedangkan sistem demokrasi barat merupakan demokrasi borjuis atau kapitalis, suatu demokrasi untuk sekelompok kecil individu tertentu yaitu kaum kapitalis.

Oleh karena itu, sistem demokrasi kapitalis terbatas dalam bidang eksploitasi kapitalis. Dalam sistem kapitalis ini kelas proletariat tidak bisa berpartisipasi secara efektif dalam politik atau memperoleh kebebasan. Dengan demikian demokrasi dibawah kapitalisme tidak lebih dari suatu selubung bagi kediktatoran kaum borjuis. Sedangkan demokrasi komunis adalah kediktatoran natas bekas kelas penguasa kapitalis.

2. Sistem pemerintahan kediktatoran satu partai

a. Sistem komunis hanya mengenal satu partai yaitu partai komunis. Sebenarnya partai ini tidak bisa dikatakan partai politik, karena alasan pokok bagi adanya partai-partai politik adalah merupakan perwakilan bagi kelompok-kelompok warga negara yang berbeda pandangan politik. Sedangkan pada sistem pemerintahan komunis sendiri partai hanya ada satu yaitu partai komunis. Suatu usaha untuk membentuk partai lain adalah suatu kejahatan, dan dihukum karena dianggap sebagai pengkhianatan.

Pembenaran terhadap pandangan adanya satu partai saja ialah bahwa system dua partai atau lebih merupakan buah pikiran kapitalisme, yang mengandung pertentangan kepentingan-kepentingan diantara kaum kapitalis dan kaum proletariat. Dan oleh karena kapitalisme telah dihapuskan seperti di Uni Soviet, RRC, atau Negara komunis lainnya maka tidak perlu ada partai lain yang beroposisi terhadap partai komunis.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa partai komunis merupakan satusatunya organisasi politik yang sah dinegara komunis. Partai komunis adalah pemelihara dan penerjemah ideology resmi yang memerintah negara.

b. Tujuan utama partai politik ini antara lain juga memberikan sarana pengawasan terhadap birokrasi negara dan terhadap para warganegara yang tidak berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan.

c. Salah satu alat utama system satu partai adalah propaganda. Apa yang diberitakan oleh surat-surat kabar, siaran radio dan televisi adalah berita-berita yang diinginkan oleh partai komunis. Dengan kata lain, media massa dikuasai oleh pemerintah dan merupakan sarana propaganda bagi tujuan-tujuan pemerintah.

Dengan demikian ciri pokok kediktatoran satu partai adalah bahwa semua orang pemerintahan yaitu eksekutif, administrative, legislative dan yudikatif berfungsi sebagai sarana untuk tujuan-tujuan pemerintah yang telah dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin partai komunis.

3. Sistem ekonomi negara

a. Karena pada dasarnya sistem komunis adalah sistem totaliter, maka kontrol negara terhadap bidang kegiatan ekonomi juga nampak mutlak. Negaralah yang menentukan segala segi kehidupan ekonomi.

b. Dalam sistem komunis, negara menghapuskan hak-hak perseorangan atas alat-alat produksi dan meniadakan ekonomi pasar. Dengan demikian ekonomi komunis adalah ekonomi perintah yang bersifat totaliter berdasarkan putusan-putusan ekonomi yang dibuat oleh negara.

c. Semua penduduk atas perintah negara atau lembaga-lembaga yang dipimpin oleh partai komunis harus bekerja untuk negara. Demikian pula halnya dengan penduduk di daerah-daerah pedesaan yang harus bekerja di tanah pertanian kolektif. Secara teoritis pertanian kolektif itu merupakan perusahaan koperasi.

Singkatnya dapat dikatakan bahwa negara menganggap warganegaranya sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Negara menentukan lapangan kerja, lokasi dan tempat bekerja, apa yang harus dimakan, apa yang harus dihasilkan, berapa tinggi harga-harga yang harus ditetapkan dan sebagainya.

4. Sistem sentralisme demokratis

a. Karl Marx berpendapat bahwa suatu negara tidak bisa dikatakan demokratis bila negara itu tidak mempunyai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mencampuri masalah-masalah perseorangan, dan membiarkan kegiatan ekonomi bebas berada ditangan sekelompok kecil kapitalis. Maka dari itulah Karl Marx menghendaki agar negara campur tangan dalam masalah-masalah ekonomi dan socsal sehingga dengan demikian akan menguntungkan massa rakyat.

 b. Oleh Lenin diformulasikan suatu konsep sentralisme demokratis. Menurut konsep ini pemimpin dipilih oleh rakyat (dalam sistem pemilihan umum tidak langsung yang berbentuk piramida) yang diikuti dengan mengikat keputusan-keputusan dari atas. Setelah pemilihan umum selesai dan pemimpin-pemimpin terpilih maka mereka mempunyai kedudukan tertinggi dan suatu usaha agitaasi menentang keputusan-keputusan pemimpin adalah pengkhianatan terhadap partai dan pemerintah. Demikian pula kebijaksanaan-kebijaksanaan partai bisa dibicarakan secara terbuka (dalam pertemuan-pertemuan partai atau komite) sebelum keputusankeputusan itu dibuat, tetapi setelah itu oposisi tidak dibenarkan.

 c. Brezhnev menamakan sentralisme demokratis sebagai pendapat bebas dalam memutuskan persoalan-persoalan dan disiplin besi setelah keputusan diambil. Dalam prakteknya, system sentralisme demokratis mengekalkan dominasi pemimpin. John. N. Hazard menamakan sistem demikian ini sebagai sistem partisipasi massa dengan pengawasan (Sosronegoro, 1984: 82-90).


[5] Josef Riwukaho, Ideologi-ideologi Utama Masa Kini, Yogyakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, 1987, hal 8-11.
[4] Franz Magnis Suseno, 1986. Kuasa dan Moral, Jakarta:Gramedia, hal.30.
[3] Ibid, 82
[2] Sosronegoro, Hequanto dkk, 1984, Beberapa Ideologi dan Implementasinya dalam Kehidupan kenegaraan, Yogyakarta, Liberty hal 81-82.
[1] Franz Magnis Suseno, 2001, Pemikiran Karl Max, Jakarta, Gramedia hal 19.

1 komentar untuk "Dasar-Dasar Paham Komunis"

  1. Sangat membantu saya untuk memahami Ideologi Komunis gan, terima kasih ya

    BalasHapus